Catatan dari Musdalub Golkar Banten. Andai saja DPP Golkar menggunakan Hak Pilih………….!.
Jujur saya katakan, merah muka saya, malu persaan saya, ruing telinga saya jika membaca tulisan para Kompasianer tentang tanah kelahiran saya Banten pasca adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah yakni Tb. Haeri Wardana alias Wawan tertangkap tangan KPK kasus suap PILKDA Kabupaten Lebak Banten yang ahirnya merembet pula pada kasus Alkes hingga Tb, Haeri Wardana di tetapkan sebagai tersangka. Atutpun ikut terseret hingga di cekal KPK untuk bepergian ke Luar Negeri. Dalam situasi yang penuh tanda tanya tentang bagaimana nasib Atut, tiba tiba di kejutkan berita bahwa suami Atut yang menjabat Ketua DPD Golkar Banten sekaligus Anggota DPR-RI meninggal dunia. Dua peristiwa ini cukup membuat gonjang ganjing kehidupan politik kekuasaan Golkar di tatar Banten. Sebab antara CHaeri Wardana, Ratu Atut dan Hikmat Tomet tidak bisa dipisahkan dari Golkar mengingat Tb, Chaeri Wardana adalah bendahara DPD Golkar, Hikmat Tomet adalah KetuaDPD Golkar Banten dan ratu Atut, Gubernur banten adalah istri Hikmat Tomet. Ditengah gonjang ganjing itupula, Guntur dan petir menyambar Banten, Ratu Atut di tetapkan menjadi tersangka karena keikutsertaannya dalam kasus suap PILKADA Lebak, bahkan santer pula rumor bahwa terseret pula kasus Alkes. Banten-pun bergejolak, kelompok anti kemapanan bersuka ria, ada yang menggunduli kepala, ada yang sujud syukur, ada pula yang sekedar mengucapkan kata “senang” saat di wawancara media massa.
Seranganpun tambah gencar di alamatkan ke Banten, Politik Dinasti Atut menjadi sorotan seantero jagad Indonesia. Di media massa, jejaring social bertebaran cacian, cemoohan terhadap kehidupan keluarga Ratu Atut. Saya sebagai bagian yang memiliki Banten, lahir dari darah Banten, hidup di Banten, tak kuat jua menahan serangan yang bertubi tubi dari para kompasianer dan tak kuasa pula untuk menyanggahnya karena memang banyak fakta yang harus saya “iyakan”. Imbasnya adalah terhadap Partai Golkar Banten. Namun demikian, saya masih punya hati dan nurani dan punya akal sehat untuk menginginkan dan berpikir adanya perubahan dalam atmosfir politik Golkar di Banten.
Secercah harapan atas tercabik cabiknya stigma buruk dari masyarakat terhadap realitas dan perjalanan Partai Golkar pasca Sunami Politik di Banten ini muncul dengan di keluarkannya Surat Keputusan DPP Golkar tentang Penunjukan Mahyudin sebagai Plt Ketua DPD Golkar Banten yang semula gencar di wacanakan DPD Golkar Banten di kendalikan Ketua Harian yakni Ratu Tatu Hasanah. Tugas dari Plt Ketua DPD adalah melaksanakan Musdalub DPD Golkar Banten.
Adanya Keputusan untuk diadakan Musdalub DPD Golkar Banten ditangkap oleh beberapa DPD Kabuupaten/Kota sebagai ajang penyelamatan Golkar Banten dari stigma buruk yang melekat pada kacamata masyarakat Banten hususnya maupun para ahli politik, komentator politik, pengamat politik dan sebagainya.
Musdalubpun di gelar 27/12/2013 di DPP Golkar. Sungguh luar biasa, mungkin baru kali ini pergantian pimpinan partai politik tingkat daerah yang menyedot begitu banyak perhatian dari media massa, sayapun bangga dalam tanda petik. Batapa tidak, setingkat Musda(lub) disiarkan oleh stasiun TV, bahkan katanya LIVE pula.
Pelaksanaan Musdalubpun dilaksanakan tanpa ada pertanggung jawaban Pengurus. Agendanya hanya mengesahkan jadwal Acara, Pemilihan Pimpinan Sidang dan Pemilihan Ketua DPD dan Formatur. Dari proses pencalonan muncul dua nama yakni Tb.Iman Aryadi (Walikota Cilegon) di usung DPD kabupaten/Kota yang menginginkan adanya perubahan dan melepaskan bayang bayang klan Atut, satu Lagi muncul Ratu Tatu Hasanah (wakil Bupati Kabupaten Serang) yang merupakan adik ratu Atut/adik ipar Hikmat tomet (alm).
Hasilnya sudah sama sama di ketahui, dari 12 paserta yang mempunyai hak suara, 11 peserta menggunakan hak pilihnya, sementara 1 peserta tidak menggunakan hak alias abstain. Ratu Tatu Hasanah memperoleh 6 Suara dan Tb. Iman Aryadi mendapat 5 Suara. Hasil tersebut bagi saya tidak terlalu mengejutkan.
Seorang pengamat dari Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan bahwa hasil Musdalub yang demikian disebabkan karena kader-kader Golkar di Banten lainnya lambat dalam melakukan konsolidasi politik. Mereka akhirnya gagal bersaing dengan "klan" Atut. Namun bagi saya, bukan itu masalahnya dan tidak sesederhana itu. Harus di ketahui, bahwa peta politik Golkar di Banten ini, klan Ratu Atut kuat cengkramannya di DPD kabupaten/Kota, apa sebab?, tak lain karena diantara ketua DPD/Kabupaten/Kota dan organisasi yang bernaung di bawah Golkar, ketuanya ada yang bertalian darah dengan Atut, kalaupun yang tidak bertalian darah, minimal punya latar belakang hubungan emosional dengan Atut.
Hal itu bisa dilihat dari hasil perolehan suara yang bisa merepresentikan hal diatas. Mari kita hitung, Ratu Tatu Hasanah mendapat 6 Suara. Ini gampang di tebak yakni dari;
1. Kabupaten Pandeglang, Ketuanya Ratu Tatu Hasanah;
2. Kota Serang, Ketuanya Ratu Lilis, adik ratu Atut/ratu Tatu lain ibu;
3. Kabupaten Lebak, Ketuanya Kasmin, tokoh ini adalah Calon wakil Bupati pada Pilkada Lebak yang di bela Tb, Chaeri Wardana atau Wawan dan Atut hingga mengupayakan suap di MK agar Pilkada Lebak di ulang. Atas kasus ini menjadi pintu masuk Tb, Chaeri Wardana, dan Pengacara Susi T A dan ratu Atut di jadikan tersangka oleh KPK;
4. Organisasi sayap yakni AMPG dan KPPG, ketua AMPG adalah Tb, chaeri wardana, karena tidak bisa hadir di delegasikan ke KPPG;
5. DPD Golkar Kota Tangerang Selatan Wilayah kekuasaan Airin/suami Wawan;
6. Organisasi yang didirikan yakni AMPI, Satkar Ulama, Majlis Da’wah Islamiyah, HWK dan Alhidayah. Kelima organisasi ini mendapat 1 suara. Disini berkumpul Senior yang (mengaku) Ulama seperti Ali Yahya, yang akan di lantik jadi anggota DPR-RI menggantikan Hikmat Tomet, Ketua DPD Golkar yang wafat, ada juga wakil dari Majlis Da’wah Islamiyah, Ibu Pengajian Alhidayah yang selalu berlindung di pusaran kekuasaan. Saya tidak bisa berkomentar terhadap kelima organisasi ini karena takut “kuwalat”. Jadi silahkan para kompasianer untuk menyimpulkan sendiri bagaimana hubungan emosional diantara mereka dengan klan pucuk penguasa Banten saat ini.
Sementara Iman Aryadi, memperoleh 5 suara. Suara ini datang dari golongan muda Golkar Banten yang mencita-citakan mengembalikan citra Partai yang sudah tercabik cabik dimata public. Suara ini datang dari 1)DPD Golkar Cilegon;2)DPD Golkar Kabaupaten Serang; 3)DPD Golkar Kabupaten Tangerang; 4) DPD Golkar Kota Tangerang dan 5) Organisasi yang mendirikan.
Sebetulnya ada 12 organisasi yang memilih, tetapi suara yang memilih calon hanya 11. Nampaknya DPP Golkar yang mempunyai hak 1 suara, memilih untuk “tidak memilih” diantara dua calon karena kertas suara di temukan blanko alias abstain atau secara extrim di sebut “Golpot”.
Atas sikap DPP yang memilih Golpot ini sangat disayangkan dalam situasi kekinian Partai Golkar. Banyak diantara kader kader Golkar yang mengatakan bahwa DPP justru tidak berniat untuk merubah situasi politik (Golkar) Banten. DPP tidak punya sikap yang jelas alias hanya mencari selamat untuk dirinya sendiri tanpa berpikir secara makro atas situasi Golkar Banten saat ini. Andai saja DPP Golkar menggunakan hak pilihnya, bisa dipastikan akan mendapat acungan jempol dari kader karena punya sikap yang jelas.
Dengan adanya sikap yang demikian, DPP Golkar telah memberikan contoh buruk kepada kader kader Golkar untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pileg yang akan datang alias Golput. Karena bingung harus memilih siapa dalam Pileg, kesini bingung, kesana bingung, kesono juga malu karena ulah tak terpuji, ahirnya kader memilih untuk tidak memilih, alasannya sederhana, toh DPP juga telah melakukan hal yang demikian, atau bisa jadi memilih caleg diluar partai Golkar karena menganggap Golkar tak mau berubah. Jika ini terjadi di Banten, maka merupakan kerugian besar bagi partai Golkar itu sendiri dan DPP telah berperan besar dalam kemerosotan suara di Banten.
Tapi, nasi menjadi bubur kadang karena kelalaian atau kesengajaan, semuanya sudah terjadi, Golkar Banten demikian adanya. Hanya saja perlu di catat, bahwa sesungguhnya kekalahan dan kemenangan Golkar di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Banten pada pemilu legislative, tidak seluruhnya atas peran DPD Banten, Golkar menang di daerah sejatinya bisa jadi karena hasil pahit getir dan keringat DPD Kabupaten/Kota masing-masing, terkecuali bagi mereka yang DPD-nya berkait langsung dengan Ketua DPD Banten. Ayo kita buktikan di Pemilu Legislatif 2014 yang sudah di depan mata. Hidup Banten, salam perubahan Golkar.
(Tulisan ini untuk Kompasiana, tapi karena ada gangguan, saya posting disini)
Seranganpun tambah gencar di alamatkan ke Banten, Politik Dinasti Atut menjadi sorotan seantero jagad Indonesia. Di media massa, jejaring social bertebaran cacian, cemoohan terhadap kehidupan keluarga Ratu Atut. Saya sebagai bagian yang memiliki Banten, lahir dari darah Banten, hidup di Banten, tak kuat jua menahan serangan yang bertubi tubi dari para kompasianer dan tak kuasa pula untuk menyanggahnya karena memang banyak fakta yang harus saya “iyakan”. Imbasnya adalah terhadap Partai Golkar Banten. Namun demikian, saya masih punya hati dan nurani dan punya akal sehat untuk menginginkan dan berpikir adanya perubahan dalam atmosfir politik Golkar di Banten.
Secercah harapan atas tercabik cabiknya stigma buruk dari masyarakat terhadap realitas dan perjalanan Partai Golkar pasca Sunami Politik di Banten ini muncul dengan di keluarkannya Surat Keputusan DPP Golkar tentang Penunjukan Mahyudin sebagai Plt Ketua DPD Golkar Banten yang semula gencar di wacanakan DPD Golkar Banten di kendalikan Ketua Harian yakni Ratu Tatu Hasanah. Tugas dari Plt Ketua DPD adalah melaksanakan Musdalub DPD Golkar Banten.
Adanya Keputusan untuk diadakan Musdalub DPD Golkar Banten ditangkap oleh beberapa DPD Kabuupaten/Kota sebagai ajang penyelamatan Golkar Banten dari stigma buruk yang melekat pada kacamata masyarakat Banten hususnya maupun para ahli politik, komentator politik, pengamat politik dan sebagainya.
Musdalubpun di gelar 27/12/2013 di DPP Golkar. Sungguh luar biasa, mungkin baru kali ini pergantian pimpinan partai politik tingkat daerah yang menyedot begitu banyak perhatian dari media massa, sayapun bangga dalam tanda petik. Batapa tidak, setingkat Musda(lub) disiarkan oleh stasiun TV, bahkan katanya LIVE pula.
Pelaksanaan Musdalubpun dilaksanakan tanpa ada pertanggung jawaban Pengurus. Agendanya hanya mengesahkan jadwal Acara, Pemilihan Pimpinan Sidang dan Pemilihan Ketua DPD dan Formatur. Dari proses pencalonan muncul dua nama yakni Tb.Iman Aryadi (Walikota Cilegon) di usung DPD kabupaten/Kota yang menginginkan adanya perubahan dan melepaskan bayang bayang klan Atut, satu Lagi muncul Ratu Tatu Hasanah (wakil Bupati Kabupaten Serang) yang merupakan adik ratu Atut/adik ipar Hikmat tomet (alm).
Hasilnya sudah sama sama di ketahui, dari 12 paserta yang mempunyai hak suara, 11 peserta menggunakan hak pilihnya, sementara 1 peserta tidak menggunakan hak alias abstain. Ratu Tatu Hasanah memperoleh 6 Suara dan Tb. Iman Aryadi mendapat 5 Suara. Hasil tersebut bagi saya tidak terlalu mengejutkan.
Seorang pengamat dari Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan mengatakan bahwa hasil Musdalub yang demikian disebabkan karena kader-kader Golkar di Banten lainnya lambat dalam melakukan konsolidasi politik. Mereka akhirnya gagal bersaing dengan "klan" Atut. Namun bagi saya, bukan itu masalahnya dan tidak sesederhana itu. Harus di ketahui, bahwa peta politik Golkar di Banten ini, klan Ratu Atut kuat cengkramannya di DPD kabupaten/Kota, apa sebab?, tak lain karena diantara ketua DPD/Kabupaten/Kota dan organisasi yang bernaung di bawah Golkar, ketuanya ada yang bertalian darah dengan Atut, kalaupun yang tidak bertalian darah, minimal punya latar belakang hubungan emosional dengan Atut.
Hal itu bisa dilihat dari hasil perolehan suara yang bisa merepresentikan hal diatas. Mari kita hitung, Ratu Tatu Hasanah mendapat 6 Suara. Ini gampang di tebak yakni dari;
1. Kabupaten Pandeglang, Ketuanya Ratu Tatu Hasanah;
2. Kota Serang, Ketuanya Ratu Lilis, adik ratu Atut/ratu Tatu lain ibu;
3. Kabupaten Lebak, Ketuanya Kasmin, tokoh ini adalah Calon wakil Bupati pada Pilkada Lebak yang di bela Tb, Chaeri Wardana atau Wawan dan Atut hingga mengupayakan suap di MK agar Pilkada Lebak di ulang. Atas kasus ini menjadi pintu masuk Tb, Chaeri Wardana, dan Pengacara Susi T A dan ratu Atut di jadikan tersangka oleh KPK;
4. Organisasi sayap yakni AMPG dan KPPG, ketua AMPG adalah Tb, chaeri wardana, karena tidak bisa hadir di delegasikan ke KPPG;
5. DPD Golkar Kota Tangerang Selatan Wilayah kekuasaan Airin/suami Wawan;
6. Organisasi yang didirikan yakni AMPI, Satkar Ulama, Majlis Da’wah Islamiyah, HWK dan Alhidayah. Kelima organisasi ini mendapat 1 suara. Disini berkumpul Senior yang (mengaku) Ulama seperti Ali Yahya, yang akan di lantik jadi anggota DPR-RI menggantikan Hikmat Tomet, Ketua DPD Golkar yang wafat, ada juga wakil dari Majlis Da’wah Islamiyah, Ibu Pengajian Alhidayah yang selalu berlindung di pusaran kekuasaan. Saya tidak bisa berkomentar terhadap kelima organisasi ini karena takut “kuwalat”. Jadi silahkan para kompasianer untuk menyimpulkan sendiri bagaimana hubungan emosional diantara mereka dengan klan pucuk penguasa Banten saat ini.
Sementara Iman Aryadi, memperoleh 5 suara. Suara ini datang dari golongan muda Golkar Banten yang mencita-citakan mengembalikan citra Partai yang sudah tercabik cabik dimata public. Suara ini datang dari 1)DPD Golkar Cilegon;2)DPD Golkar Kabaupaten Serang; 3)DPD Golkar Kabupaten Tangerang; 4) DPD Golkar Kota Tangerang dan 5) Organisasi yang mendirikan.
Sebetulnya ada 12 organisasi yang memilih, tetapi suara yang memilih calon hanya 11. Nampaknya DPP Golkar yang mempunyai hak 1 suara, memilih untuk “tidak memilih” diantara dua calon karena kertas suara di temukan blanko alias abstain atau secara extrim di sebut “Golpot”.
Atas sikap DPP yang memilih Golpot ini sangat disayangkan dalam situasi kekinian Partai Golkar. Banyak diantara kader kader Golkar yang mengatakan bahwa DPP justru tidak berniat untuk merubah situasi politik (Golkar) Banten. DPP tidak punya sikap yang jelas alias hanya mencari selamat untuk dirinya sendiri tanpa berpikir secara makro atas situasi Golkar Banten saat ini. Andai saja DPP Golkar menggunakan hak pilihnya, bisa dipastikan akan mendapat acungan jempol dari kader karena punya sikap yang jelas.
Dengan adanya sikap yang demikian, DPP Golkar telah memberikan contoh buruk kepada kader kader Golkar untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pileg yang akan datang alias Golput. Karena bingung harus memilih siapa dalam Pileg, kesini bingung, kesana bingung, kesono juga malu karena ulah tak terpuji, ahirnya kader memilih untuk tidak memilih, alasannya sederhana, toh DPP juga telah melakukan hal yang demikian, atau bisa jadi memilih caleg diluar partai Golkar karena menganggap Golkar tak mau berubah. Jika ini terjadi di Banten, maka merupakan kerugian besar bagi partai Golkar itu sendiri dan DPP telah berperan besar dalam kemerosotan suara di Banten.
Tapi, nasi menjadi bubur kadang karena kelalaian atau kesengajaan, semuanya sudah terjadi, Golkar Banten demikian adanya. Hanya saja perlu di catat, bahwa sesungguhnya kekalahan dan kemenangan Golkar di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Banten pada pemilu legislative, tidak seluruhnya atas peran DPD Banten, Golkar menang di daerah sejatinya bisa jadi karena hasil pahit getir dan keringat DPD Kabupaten/Kota masing-masing, terkecuali bagi mereka yang DPD-nya berkait langsung dengan Ketua DPD Banten. Ayo kita buktikan di Pemilu Legislatif 2014 yang sudah di depan mata. Hidup Banten, salam perubahan Golkar.
(Tulisan ini untuk Kompasiana, tapi karena ada gangguan, saya posting disini)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar